BBM PNPM BLSM PKH Raskin

Hubungan BBM - PNPM
Subsidi BBM dikurangi, BLM PNPM dipangkas 20%.
Ini aneh bukan?
Jika subsidi BBM dikurangi, maka akan menghemat APBN, yang seharusnya BLM untuk RTM akan meningkat. La ini malah dikurangi.
Mengapa demikian?
Karena (disinyalir) subsidi BBM dari APBN diarahkan ke BLSM + PKH + Raskin.
Masyarakat banyak berpendapat bahwa BaLSeM banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak orang mampu yang mendapat BaLSeM, namun banyak RTM yang justru tidak mendapat BLSM.
Jika subsidi BBM dialihkan ke BLM PNPM maka akan memberi dampak yang lebih luas, terutama untuk sarana dan prasarana fisik.
Jadi sebaiknya subsidi BBM dialihkan ke PNPM daripada BaLSeM.

Kenapa PNPM?
1. Karena sudah banyak studi yang menyimpulkan keberhasilan PNPM.
2. PNPM merupakan program pemberdayaan terbesar di dunia.
3. Banyak negara lain yang ingin studi banding PNPM.

BLSM disinyalir akan banyak bocor di masyarakat. Program ini disinyalir merupakan cara pencitraan pemerintah menjelang pemilu.
Namun hal ini dibantah langsung oleh Agung Laksono. Beliau menyebutkan BLSM akan menggunakan Kartu Jaminan Masyarakat yang dilengkapi barcode.
Pembuatan kartu ini menghabiskan dana 30 Milyar Rupiah.

Dana BLSM disinyalir didanai dari hutang luar negeri, yaitu dari World Bank dan ADB (Asian Development Bank).
Hal ini juga dibantah oleh pemerintah.

BLSM digunakan untuk consumtion smoothing atau 25% orang miskin yang rentan terhadap kenaikan BBM. Jadi BaLSem ini bukan program anti kemiskinan (Anti Poverty Program), namun program pemerintah yang bersifat acidental.

Kenapa BBM naik?
Karena pemerintah kurang bisa memperoleh pendapatan sesuai standard. Menurut UU subsidi, tidak boleh lebih dari 30 persen APBN. Harga minyak dunia yang naik. Sehingga BBM juga harus naik.

BBM : Bahan Bakar Minyak
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
BaLSeM = BLSM : Bantuan Langsung SeMentara
PKH : Program Keluarga Harapan
RASKIN : beRAS untuk masyarakat misKIN
BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
RTM : Rumah Tangga Miskin
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADB : Asian Development Bank
APP : Anti Poverty Program
BAPEDA : Badan Perencanaan Daerah
UU : Undang-Undang