Idle Money atau Idle Cash atau Idle Funds

Idle money atau idle cash pada pinjaman bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) beberapa tahun belakangan telah menjadi tren perbincangan berbagai pihak. Antara lain, konsultan pendamping PNPM Mandiri Perkotaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), UPK, bahkan pihak yang melakukan pemeriksaan atau audit terhadap BKM, seperti auditor independen, inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beberapa tulisan mengenai idle money juga telah dibuat oleh beberapa kawan pendamping, dengan berbagai macam strategi dan analisisnya. Semua dimuat dalam situs resmi PNPM Mandiri Perkotaan (www.pnpm-perkotaan.org). Mungkin ini adalah tulisan kesekian kalinya yang mengangkat topik idle money.

Dua tahun belakangan dilakukan pembahasan secara intens guna mencari strategi menurunkan idle money. Setiap ada Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK), maupun Rapat Koordinasi (Rakor), selain dari isu PAR, idle money menjadi agenda yang wajib dibahas. Berbagai strategi dan pendampingan telah dilaksanakan di tingkat lapangan, tapi jumlah idle money yang begitu tinggi hingga kini belum juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Dari hasil pemeriksaan BPKP maupun Inspektorat di beberapa kelurahan/desa idle money juga menjadi temuan. Sebab, dengan banyaknya jumlah dana mengendap berdampak pada perputaran dana yang dikelola oleh UPK. Dan, ini berpotensi merugikan masyarakat, sebab asumsinya masih banyak rumah tangga miskin yang membutuhkan dana perguliran tersebut. Pertanyaannya apakah memang demikian, atau hanya asumsi belaka?

Permasalahan idle money ini bukan hanya terjadi di lingkungan keuangan yang dikelola oleh UPK saja. Di perbankan nasional pemasalahan ini juga terjadi, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Pada pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK ada beberapa hal yang menjadi kontradiktif penyebab terjadinya idle money beberapa di antaranya adalah : 

1. Pertama, tujuan dari pinjaman bergulir itu sendiri. Di dalam pedoman pelaksanaan pinjaman bergulir disebutkan bahwa kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meski demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Dari tujuan tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwa dana pinjaman bergulir untuk memberikan pembelajaran agar Rumah Tangga Miskin (RTM) paham bagaimana mengelola pinjaman demi meningkatkan ekonomi mereka. RTM di sini tentulah kita tahu, yaitu yang terdaftar dalam PS 2. Jumlah RTM yang terdaftar di suatu kelurahan/desa tentunya terbatas dan tidak semua RTM membuthkan pinjaman. Proses pemberian pinjamannya juga melalui berbagai seleksi, terutama adalah RTM yang memiliki usaha. Dengan jumlah nasabah terbatas, sementara dana yang dialokasikan untuk pinjaman bergulir besar, tentu idle money ini tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya PNPM bukanlah lembaga keuangan mikro. Berarti hanya ada satu produk, yaitu pinjaman bergulir itu sendiri. Akan lebih sulit menurunkan idle money yang besar dengan satu produk. Sebagai perbandingan banyak perbankan yang mempunyai berbagai produk keuangan sulit mencairkan idle money-nya itupun nasabah sudah diiming-imingi dengan berbagai macam bonus dan hadiah.
2. Kedua, skim pinjaman bergulir. Di dalam skim pinjaman bergulir frekuensi peminjaman maksimal 4 kali. Di luar jumlah maksimal peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan lembaga keuangan/bank lainnya. Dengan demikian apabila dilihat dengan jumlah data PS 2 yang membutuhkan pinjaman dan jumlah alokasi dana untuk pinjaman bergulir, dapat dipastikan sekian tahun berjalan akan terjadi idle money di UPK. Namun demikian kejadian di lapangan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang lancar masih dapat terus mengakses pinjaman walaupun sudah melebihi batas maksimal meminjam, yaitu 4 kali. Itupun belum mengurangi secara maksimal idle money yang ada.
3. Ketiga, indikator keuangan pinjaman bergulir. Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir, apabila kinerja keuangan (indikator PAR) melebihi 20% sebaiknya pencairan ke KSM dihentikan untuk sementara, dan dilakukan tindakan penagihan sampai tingkat kinerja PAR-nya menjadi minimal “memadai”, atau kurang dari 20%. Di beberapa kelurahan/desa banyak kita temui pinjaman bergulir yang dikelola UPK dengan tingkat kinerja keuangan, terutama indikator PAR-nya melebihi 20%. Apabila BKM melalui UPK bersepakat menghentikan sementara pencairan pinjaman ke KSM, hal ini merupakan salah satu penyumbang idle money. 

Selain itu pengelolaan dari UPK yang tidak transparan dan akuntabel juga menjadi penyebab KSM tidak mau menjadi peminjam. Akibatnya ada isu UPK kesulitan mencari KSM yang mau meminjam. Atau ada isu KSM beralih program pinjaman bergulir yang sejenis, sehingga dana yang ada di rekening UPK tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Walaupun demikian masalah idle money merupakan masalah yang harus tetap diselesaikan. Target penurunan idle money sebesar minimal 5% tetap harus dicapai. Beberapa strategi yang telah dilakukan terbukti dapat menurunkan tingkat idle money yang begitu besar beberapa di antaranya, yaitu:

1. Pertama, membentuk kepercayaan masyarakan terhadap lembaga BKM/LKM dan UPK sebagai pelaksana manajerial pinjaman bergulir. Kepercayaan terhadap lembaga sangat penting karena dapat melahirkan loyalitas KSM maupun anggota KSM, khususnya sebagai peminjam maupun mitra dari BKM dan UPK. Dengan pengelolaan manajemen yang baik serta transparansi dan akuntabilitas yang terjaga serta pelayanan terhadap RTM dapat membentuk kepercayaan masyarakat sehingga menjadi KSM yang potensial untuk pinjaman bergulir.
2. Kedua, melakukan identifikasi PS 2 yang membutuhkan pinjaman bergulir. UPK dapat melakukan identifikasi terhadap data PS 2 yang mempunyai usaha, yang dapat dikembangkan maupun potensial membuka peluang usaha, sehingga penyaluran pinjaman lebih tepat sasaran.
3. Ketiga, melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap KSM-KSM yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan. Proses ini tidaklah maksimal apabila dilakukan oleh UPK saja, perlu adanya bantuan daripada relawan-relawan yang telah berpengalaman berwiraswasta atau UPK dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bekompeten di bidang pembinaan usaha tersebut.
4. Keempat, melakukan sosialisasi secara bekelanjutan mengenai kelebihan pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan. serta prestasi-prestasi yang didapat selama pelaksanaan mengelola pinjaman bergulir. Kegiatan ini dapat mengurangi anggota KSM beralih kepada program lain yang mempunyai kegiatan sejenis.
5. Kelima, berkoordinasi kepada pemerintahan setempat seperti pihak kelurahan, kecamatan maupun kota. Kegiatan ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui perkembangan keuangan BKM/LKM dan permsalahan yang dihadapi termasuk idle money.

Banyak hal yang dapat dilakukan demi penurunan jumlah idle money yang begitu tinggi ini. Akan tetapi berbagai strategi tidak akan efektif apabila tidak dilakukan di tingkat lapangan. Di Sumatera Barat sendiri penurunan idle money status data Mei 2014 baru turun sekitar 8%. Mudah-mudahan di akhir program permasalahan ini dapat diatasi, sesuai dengan semboyan “Kita Peduli Kita Bisa Atasi”. [Sumbar]

Oleh: Shiddieqy 

Editor: Nina Firstavina

Judul Asli : Dilematisnya Idle Money Pinjaman Bergulir

Sumber : http://pnpm-perkotaan.org/wartadetil.asp?mid=6846&catid=2